Kenali Hukum Syariah yang Sebenarnya

Artikel

Provinsi Aceh mulai memberlakukan Syariat Islam pada 2001. Menyusul kemudian, lahirnya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu hukum pidana Islam.

Produk hukum ini bisa dibuat di Serambi Mekkah sebab Aceh memiliki keistimewaan tersendiri (otonomi khusus) pasca adanya Mou Helsinki antara Provinsi Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2005. Pelaksanaan dari MoU ini salah satunya Aceh boleh memiliki Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Untuk Anda ketahui, penerapan hukum jinayat di Provinsi Aceh hanya berlaku kepada warga muslim yang berada di wilayah Aceh. Karena itu non muslim tidak dikenakan hukum syariat Islam ini.

Dalam hal berpakaian, wisatawan non muslim tidak diwajibkan menutup kepalanya dengan hijab atau jilbab, namun Anda tetap harus berpakaian sopan.

Tenang, hanya kami yang dicambuk!

Adapun bagi pelanggar hukum jinayat yang ditangkap oleh petugas Satpol PP/WH atau dikenal polisi syariah maupun polisi negara (Polri), akan dikenakan hukuman cambuk di depan umum.

Namun jangan khawatir. Hukum cambuk di Aceh hanya berlaku kepada masyarakat muslim. Adapun warga non muslim yang kedapatan melanggar hukum jinayat seperti bermain judi atau mabuk-mabukan, ia boleh memilih antara menjalani hukum syariah yaitu dicambuk atau hukum pidana yaitu dipenjara.

Anda pernah mendengar razia busana oleh polisi syariah di Banda Aceh? Jika Anda non muslim tenang saja, polisi syariat hanya melakukan razia busana pada masyarakat muslim yang berada di wilayah Banda Aceh.

Tidak ada jam malam di Kota Banda Aceh, kendati begitu biasanya jalanan kota sudah sepi dari aktivitas mulai pukul 23.00 WIB malam. Jadi pendatang bisa menikmati wisata di kota kami hingga larut malam.